Yayasan Tanah Merdeka

PALU- Pemerintah Provinsi Sulteng sebaiknya melakukan penundaan (moratorium) izin kuasa pertambangan (KP) agar daerah ini bisa menjadi daerah penyuplai karbon untuk memenuhi program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) hutan.

Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka (YTM),Moh. Hamdin, di Palu,Senin kemarin, mengatakan, Sulteng hingga saat ini belum mampu memenuhi 10 ribu hektare kawasan hutan untuk proyek REDD yang ditawarkan UN-REDD Programme, sebuah kolaborasi program PBB dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Negara berkembang.

YTM Siap Perjuangkan Hak-hak Rakyat

Sumber : Luwuk Post

Senin,24 Mei 2010

LUWUK-Koordinator Komunikasi dan Jaringan YTM Sulteng Rizal Arwie menilai, investasi perkebunan dan pertambangan yang ada di Kabupaten Banggai, secara umum justru telah mengabaikan hak-hak masyarakat. Pola investasi di Kabupaten Banggai secara umum terkesan diskriminatif terhadap masyarakat dan wilayah investasi yang akan dikelola. Bahkan kata Rizal, investasi perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Banggai justru telah mengabaikan hak-hak atas komunitas. “Contohnya sudah banyak,”kata Rizal Minggu (23/5) kemarin.